Aplikasi Dinding Halang pada Bendungan Urugan

Leave a comment

1. Umum

Parit halang (cut off trench) konvensional yang diisi tanah yang dipadatkan, kadang-kadang tidak ekonomis untuk dilaksanakan, karena terlalu dalam dan kondisi muka air tanah yang tinggi. Cara lain untuk mengatasi masalah tersebut  adalah dengan pembuatan dinding halang (cut off wall). Dinding halang dapat dokonstruksi dengan berbagai cara yang tidak memerlukan pengeringan pondasi (dewatering) dan dengan volume galian yang jauh lebih kecil dibanding galian yang diperlukan dalam pembuatan paritan halang.

Kegunaan utama dinding halang pada bendungan urugan adalah untuk mengendalikan rembesan pada tubuh dan pondasi bendungan. Dinding halang berfungsi mengurangi debit dan energi rembesan. Umumnya, dinding halang ditempatkan disebelah hulu as bendungan sehingga tekanan air dan gradien hidraulik yang tinggi, tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap bendungan. Agar pengendalian rembesan dengan dinding halang berfungsi efektif, dalam penggunaannya sering dikombinasikan dengan sistem pengendalian rembesan lain, baik yang bersifat upaya pengurangan rembesan, maupun berupa sistem drainasi.

2. Pengertian

  1. Permukaan air freatik (phreatic surface) adalah : permukaan imajiner tekanan air pori pada tubuh bendungan atau pondasi pada kondisi tekanan air pori sama dengan tekanan atmosfir
  2. Gradien hidraulik (hydraulic gradient) adalah : perbedaan (tanpa satuan) antara tinggi tekanan hidraulik diantara dua titik pada suatu media aliran (medium flow). Tinggi tekanan hidraulik, biasanya diwujudkan sebagai jumlah tinggi (head) tekanan air pori dalam satuan tinggi yang ekufalen dengan tinggi kolom air dan elevasi tinggi tekanan (dalam satuan tinggi) diatas datum. Kecepatan tinggi tekanan (velocity head) pada media aliran lolos air, diasumsikan sama dengan nol.
  3. Konduktivitas hidraulik (hydraulic conductivity) atau permeabilitas adalah : laju rata-rata aliran di suatu media aliran, pada satuan gradient dan kondisi aliran adalah laminar pada arah aliran tertentu. Permeabilitas primer menunjukkan aliran melalui media butiran yang lolos air, sedangkan permeabilitas sekunder menunjukkan aliran melalui bukaan pada media seperti retak-retak atau alur-alur pelarutan.
  4. Anisotropi (Anisotropy) adalah : sifat (permeabilitas) material yang tidak seragam pada arah aliran rembesan yang berbeda. Misalnya, rembesan pada media berupa tanah, permeablilitas arah mendatar berbeda dengan arah vertical.
  5. Aliran Jenuh (saturated flow) : menunjukkan media aliran lolos air pada zona tekanan air pori positif dibawah permukaan freatik. Aliran jenuh umumnya dihasilkan akibat adanya pengaruh perbedaan gaya berat gradient hidraulik antara waduk dan tempat keluarnya rembesan dihilir/drain.
  6. Tekanan rembesan (seepage force) adalah : tekanan yang bekerja searah aliran yang ditimbulkan oleh rembesan pada media lolo air yang jenuh.
  7. Aliran tak jenuh (unsaturated flow) : menunjukkan media aliran lolos air pada zona tekanan air pori negative diatas permukaan freatik. Hal tersebut umumnya terjadi karena adanya perbedaan antara tegangan permukaan kapiler (yang diakibatkan oleh gradient hidraulik diantara zona jenuh air) dengan tempat keluarnya rembesan.
  8. Desikasi (deiccation) adalah suatu kondisi keringnya atau menurunnya kandungan air di dalam tanah, khususnya terkait dengan kejadian pada bendungan urugan, yang berpoteni terjadinya retak susut.

3. Efektifitas Dinding Halang

Agar efektif, dinding halang harus dipasanag menembus lapisan lolos air sampai masuk kedalam lapisan kedap air. Dinding halang sepenggal (partial cut off wall) yang hanya menembus 50 % lapisan lolos air hanya akan mampu mengurangi debit rembesan sekitar 20 %. Walaupun demikian dinding halang sepenggal, sering digunakan sebagai upaya pengendalian rembesan dengan cara memotong emua zona lolos air di bagian atas lapisan yang mnungkin ada dan tidak terdeteki selama investigasi.

Dinding halang sepengagal kurang efisien untuk mengurangi tekanan gaya angkat (up lift pressure) dan gradient keluaran (exit gradient). Secara umum, dinding halang sepenggal pada lapisan lolos air, tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gradient keluaran. Pada umumnya, masih diperlukan upaya tambahan berupa pengendalian rembesan cara lain, seperti drainasi pada pondasi atau drainasi kaki. Apabila dinding halang direncanakan dengan penetrasi penuh sampai masuk ke dalam lapisan semi kedap dan pengaruh pengurangan gradient keluaran harus diperhitungkan secara cermat. Metode invetigasi efektifitas dinding halang dijelaskan pada bab-bab pedoman pengendalian rembesan.

4. Jenis-jenis Dinding Halang

Jenis-jenis dinding halang yang sering digunakan pada bendungan urugan, yaitu :

  • Dinding halang puritan slari tanah-bentonit,
  • Dinding halang beton,
  • Dinding halang puritan slari semen-bentonit,
  • Dinding halang tiang, galerin Benton bersusun dan dinding halang tipis.

Secara teori, semua jenis dinding halang tersebut dapat didesain sebagai penghalang rembesan poitif (positive cut off). Namun masih ada beberapa ketidak pastian di dalam desain dan pelaksanaan konsruksi pada semua jenis dinding halang. Perencana harus memahami benar kelebihan dan kekurangan setiap jenis dinding halang tersebut, agar dapat dipilih jenis dinding halang yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Setiap aplikasi dinding halang pada suatu lokasi adalah “unik” dan akan tergantung pada :

  • Fungsi yang diinginkan,
  • Kondisi hidraulik,
  • Gradien hidraulik,
  • Pertimbangan ekonomi.

Karakteristik utama dari dinding halang tersebut adalah seperti pada table dibawah :

Karakteristik Dinding diafragma Dinding diafragma Dinding diafragma Dinding diafragma Dinding diafragma Dinding slari Dinding tiang
Cara penggalian dan atau pemasangan Clamshells mekanis Clamshells mekanis Clamshells mekanis (Kelly grabs) Mesin pemotong (teknik pemotongan dgn sirkulasi balik) Mesin pemotong (teknik pemotongan dgn sirkulasi balik) Draglines, shovel mekanis Downhole hammer drilling
Material pengisi Bentonit Benton konvensional atau plastis Bentonit/semen atau beton (konvensional atau plastis) Slari bentonit/semen Beton konvensional atau plastis Bentonit tanah atau bentonit semen Beton
Sambungan (joints) Tidak ada sambungan Sambungan keliling, sambungan cetakan Sambungan keliling, sambungan cetakan Beton/beton tanpa sambungan Beton/beton tanpa sambungan Tanpa sambungan Dengan sambungan
Kedalaman maksimum (m) 50 120 50 – 60 50 150 15 – 20 50
Jenis tanah/batuan Tanah penutup (over burden) Tanah penutup (over burden) Tanah penutup Tanah penutup batuan terlapuk, batuan sampai 100 Mpa (dengan alat khusus) Tanah penutup batuan terlapuk, batuan sampai 100 Mpa (dengan alat khusus) Tanah penutup Batuan keras (over burden)
keterangan - - - Untuk kedalaman > 10 m Untuk kedalaman > 10 m Gradient hidraulik I < 10 m Mahal

Sedangkan Material untuk Dinding Diafragma (ICOLD, Bulletin 129, 2005)

Jenis Material Kekuatan

(Mpa)

Permeabilitas

k (m/dtk)

Deformabilitas Sifat Retakan Komposisi
Beton tremi 30 – 50 10 -12 Kaku Mudah retak (brittle) Semen + agregat slump 20 cm w/c = 0,5 – 0,7
Beton plastis 1,0 – 3,0 10 -9 Tinggi Tahan terhadap regangan sampai 10 % tanpa retak Semen + agregat + lempung + bentonit w/c = 0,5
Slari semen / bentonit 0,1 – 1,0 10 -8 Sangat tinggi Tahan terhadap deformasi dan tekanan lateral Semen + bentonit w/c = 0,5

Model DAM’s Untuk Partisipasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Waduk

Leave a comment

Dalam era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dalam segala bidang. Perubahan yang begitu cepat akan mempengaruhi pola pikir dan semua aktivitas masyarakat.

Dalam rangka mempersiapkan kondisi tersebut perlu diupayakan untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pengembangan poteni ekonomi dengan masyarakat sebagai pelaku utamanya akan meningkatkan kualitas hidupnya serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat.

Pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar waduk diharapkan akan meningkatkan kualitas hidupnya dimana masyarakat tersebut yang secara langung tidak mendapatkan manfaat dari adanya pembangunan bendungan. Dengan adanya pemberdayaan perekonomian masyarakat di sekitar waduk ini diharapkan juga masyarakat ikut serta berperan dalam menjaga dan memelihara bendungan baik secara langung maupun tidak langsung.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dalam kegiatannya melibatkan partisipasi aktif dari mayarakat dan memanfaatkan aset waduk yang berupa air, lahan, serta sumber daya alam lainnya yang mungkin dapat diberdayakan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan aset bendungan, diharapkan membangun mayarakat untuk merasa memiliki, menjaga dan memelihara bendungan serta prasarana lainnya.

Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pemberdayaan ekonomi ini mulai dari awal hingga terbentuknya jenis usaha yang telah diepakati. Dengan demikian mayarakat akan merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah bersifat sederhana, tidak rumit, dikelola secara transparan, diatur dan dimonitor oleh masyarakat itu sendiri. Jenis kegiatan ini harus dipertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Selain itu harulah dipertimbangan dampak terhadap lingkungannya agar kondisi di sekitar bendungan dan waduk tetap terjaga.

Proses pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak merasa terpaksa sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki dan berusaha untuk mempertahankan jenis usaha tersebut.

Tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar waduk ini adalah untuk melatih masyarakat berwira usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan segenap kemampuan yang ada

Pemberdayaan Mayarakat dalam Pengelolaan Bendungan

Leave a comment

Latar Belakang

Peristiwa jebolnya tanggul bendungan Situ Gintung, di Cirendeu, Tangerang Selatan pada tanggal 26 Maret 2009, dengan korban tewas 99 orang dan 102 orang dinyatakan hilang serta ratusan rumah hancur. Merupakan peringatan bagi kita bahwa sebenarnya terdapat banyak waduk lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda, di antaranya ada yang berumur lebih dari 90 tahun. Umumnya adalah konstruksi bendungan dari jenis bendungan timbunan tanah (earthfill dam), yang memang rentan terhadap perubahan atau kerusakan. Secara teoritis bendungan timbunan tanah memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain adanya kemudahan terjadinya:

  1. Longsoran-longsoran pada lereng kaki bendungan;
  2. Aliran buluh (piping) dalam tubuh bendungan;
  3. Kerusakan akibat binatang yang membuat lubang di dalamnya;
  4. Kelemahan pada sambungan dengan konstruksi kaku (pasangan/beton) akibat tak dapat
  5. mengikuti gerakan konsolidasi tanah yang mengakibatkan rawan bocor; dan
  6. Keruntuhan atau jebolnya bendungan akibat peluapan (overtopping) di atas puncaknya.

Dengan demikian pada musim hujan atau banjir kondisi tubuh bendungan perlu diamati atau dipantau dengan baik, untuk mengantisipasi bahaya keruntuhan bendungan. Semua itu memaksa kita tidak boleh lalai, untuk lebih memperhatikan bendungan-bendungan lama agar bencana tidak akan terulang kembali

Keterbatasan Instansi Pengelola

Sejak dasa warsa  1990-an Pemerintah mengawali dengan kebijakan tak ada penambahan jumlah pegawai atau PNS (zero growth), selanjutnya terjadi pengurangan terus-menerus akibat lebih banyak jumlah tenaga yang pensiun daripada penerimaan pegawai baru. Termasuk pada intansi pengelola bendungan, yakni terjadi pengurangan staf operasi dan pemeliharaan (O&P). Keadaan ini diperburuk dengan keterbatasan anggaran O&P yang memang belum pernah tercukupi secara layak sampai saat ini. Keterbatasan diikuti pada fasilitas dan instalasi pengamanan bendungan, masih adanya bendungan lama yang belum dilengkapi instalasi itu (piezometer, inclinometer, strainmeter, dll) atau jika ada sudah tidak dipantau secara rutin, atau bahkan peralatannya sudah tidak berfungsi sama sekali. Dengan jumlah bendungan lama cukup banyak, di Jawa Tengah tidak kurang dari 21 buah, serta kondisi tenaga dan dana O&P yang tersedia, maka instansi pengelola tidak mungkin mampu melayani dan menjalankan tugasnya dengan baik. Maka melibatkan masyarakat dalam pengelolaan bendungan lama merupakan alternatif  yang tepat dan strategis. Upaya memberdayakan dan menyertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan bendungan, bukan barang baru karena peran masyarakat petani (P3A) yang sudah lama dirintis, yakni dalam pengelolaan jaringan irigasi sejak tahun 1980-an. Sebenarnya pemberdayaan masyakat pada hakekatnya adalah aspek sosial yang harus dimiliki oleh para teknisi, sehingga seorang insinyur sipil tidak cukup hanya dibekali kompetensi teknik sipil atau civil engineering saja, tetapi juga aspek ilmu sosial atau rekayasa sosial (social engineering). Memang terbukti banyak permasalahan timbul pada proyek-proyek besar yang bisa berlarut-larut, sebagaimana terjadi dalam pembebasan lahan di proyek waduk Kedungombo.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian

Istilah atau terminologi pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sering sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat dan pembangunan masyarakat (community development). Maka dalam prakteknya biasa istilah-istilah itu saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang tak berbeda. Menurut Supriyanto dan Subejo (2004) mengutip dari Cook (1994) bahwa pembangunan masyarakat adalah konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju ke arah yang positif. Selanjutnya Giarci (2001) menyatakah bahwa community development sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan, dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Bartle (2003) mendefinisikan community development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin komplek dan kuat. Merupakan perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya. Dalam tulisan lain secara sederhana Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai ”upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masayarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial”. Dengan pemberdayaan masyarakat sekaligus menghapus paradigma kebijakan top down dan menggantinya kebijakan berbasis masyarakat yang menuju kepada kemandirian masyarakat, serta merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

2. Keterkaitan dengan sustainable development

Pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang lebih luas adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Ini merupakan prinsip utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dari lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal, seperti lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Maka dengan pemberdayaan, anggota masyarakat akan mampu untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal dan terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidupnya. Paling tidak ada empat kata kunci dalam pemberdayaan masyarakat, ialah:

  1. Peningkatan kemampuan masyarakat;
  2. Terciptanya kemandirian masyarakat;
  3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat;
  4. Terpeliharanya kesinambungan (sustainability) kegiatan pembangunan.

3.  Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Faktor internal dan eksternal merupakan hal yang tak terpisahkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kedua faktor itu saling mempengaruhi dan berkontribusi secara sinergis dan dinamis. Namun seringkali faktor internal menjadi lebih penting, utamanya dalam terwujudnya self-organizing dalam masyarakat. Tradisi masyarakat adalah satu faktor internal, yang oleh para ahli sebagai bentuk social ralationship, merupakan suatu networking spesifik dan termasuk modal masyarakat (social capital). Menurut Deliveri (2004) proses pemberdayaan masyarakat perlu didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Maka tim pendamping atau fasilitator adalah salah satu faktor eksternal yang utama. Dimana peran tim sangat aktif pada awalnya, tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses pemberdayaan berjalan, sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Tahapan dalam proses pemberdayaan pada dasarnya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Identifikasi dan pengkajian permasalahan serta potensi masyarakat dengan melibatkan sepe-
  2. nuhnya pada peranserta masyarakat;
  3. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasar hasil kajian;
  4. Implementasi rencana kegiatan kelompok;
  5. Pemantauan dan evaluasi.

Pada kedua kegiatan pertama (a dan b) biasa dipakai metode PRA (participatory rural appraisal) yang dikembangkan pertama kali oleh Robert Chambers. Semua itu mengarah pada perlunya ditingkatkan kemampuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan dan pelatihan. Maka peranan tim fasilitator sebagai motivator adalah sangat penting, sehingga kemampuan atau keprofesionalan tim harus dapat diandalkan.

4.  Peran dan Keterampilan Fasilitator

Pemberdayaan masyarakat tak mungkin tercapai tanpa peran dan keterampilan para fasilitator. Dalam istilah asing fasilitator disebut juga sebagai pekerja masyarakat (community worker) atau pengorganisasi masyarakat (community organizer). Mereka sebagai penggerak, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan ketrampilan, membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah serta meningkatkan kemampuan agar dapat menangani permasalahan yang dihadapi dengan efektif. Secara filosofis mereka berperan dalam ”help people to help themselves”. Mereka adalah enabler yang berperan sebagai pemercepat perubahan, memiliki enam fungsi utama :

  1. Membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka;
  2. Membangkitkan dan mengembangkan organisasi/lembaga dalam masyarakat;
  3. Mengembangkan hubungan antar pribadi (interpersonal relation) yang baik;
  4. Memfasilitasi perencanaan yang baik dan efektif;
  5. Membantu pelaksanaan program/rencana kegiatan agar penggunaan sumber daya efektif dan
  6. efisien;
  7. Membantu memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Fasilitator pada hakekatnya adalah suatu profesi, yang berarti memiliki keahlian dalam pengembangan masyarakat, di samping kemungkinan memiliki keahlian teknis tertentu yang dibutuhkan di lingkungan masyarakat. Keterampilan teknis sederhana yang dibutuhkan masyarakat seperti berbagai inovasi pada teknologi tepat guna (TTG). Menurut Mayo (1994) secara umum keterampilan dasar yang harus dikuasai seorang community worker adalah:

  • keterampilan menjalin relasi (engagement skill);
  • keterampilan melakukan penilaian (assessment skill);
  • keterampilan melakukan riset/investigasi;
  • keterampilan membangkitkan dinamika kelompok;
  • keterampilan bernegosiasi;
  • keterampilan berkomunikasi;
  • keterampilan dalam berkonsultasi;
  • keterampilan manajemen (termasuk manajemen waktu dan dana);
  • keterampilan penulisan/pencatatan dan pembuatan laporan;
  • keterampilan melakuikan pantauan dan evaluasi.

Mengenai dimensi dan tingkatan pemberdayaan menurut UNDP (1998) paling tidak ada tiga tingkat atau level yang harus dicapai pada program pemberdayaan, yakni: pertama, pemberdayaan tingkat individu berupa pengembangan potensi dan keterampilan; kedua, pemberdayaan pada tangkat kelompok/organisasi, yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; dan ketiga, pemberdayaan pada tingkat sistem, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakar baik secra ekonomis, sosiologis maupun politis.

Peran Dalam Pengelolaan Bendungan

1.

Pengelolaan Bendungan dan Pengelolaan DAS

Suatu lembaga atau komunitas masyarakat yang terbentuk harus bermanfaat atau menguntungkan bagi masyarakat. Banyak pelaksanaan proyek pemberdayaan masyarakat yang tidak berhasil. Tri Pranadji (2005) menyatakan bahwa secara konsepsional penyebab kurang berhasilnya upaya pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sumberdaya lahan dan air, yaitu: pertama, umumnya masih terlalu berorientasi pada pencapaian target fisik jangka pendek dan bersifat sentralistik. Kedua, upaya dan kegiatan tampak sebagai respon sesaat; dan ketiga, terlalu menekankan pada pemberian budaya fisik dan material daripada penguatan budaya non-material atau mental kelembagaan masyarakat secara keseluruhan, masih bersifat parsial  belum komprehensif dan holistik.

Kebanyakan lembaga P3A yang terbentuk, sebagian besar tidak aktif setelah kegiatan atau proyek pemberdayaannya selesai. Tidak atau belum terciptanya kemandirian masyarakat  serta belum terlaksanannya peningkatan taraf hidup masyakat adalah penyebab utamanya. Perbaikan kesejahteraan masyarakat adakah kata kunci utama sebagai motivasi para petani untuk bergabung dalam suatu komunitas. Maka pembentukan kelompok masyarakat atau upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bendungan tidak terlepas dari kondisi ini. Masyarakat harus yakin akan memperoleh manfaat dan keuntungan, jika ikut serta dalam pengelolaan bendungan.

Terbentuknya komunitas masyarakat yang berkelanjutan harus didukung oleh analisis yang akurat tentang aspek ekonomi. Seberapa jauh dan besar manfaat yang akan didapat dalam ikut serta mengelola bendungan. Seperti diketahui daerah di sekitar bendungan yang dapat digarap dan dimanfaatkan masyarakat antara lain untuk: a) perikanan; b) budidaya pertanian pada sabuk hijau; dan c) rekreasi dan wisata air. Namun demikian tergantung pada tahap awal pemberdayaan masyarakat, yakni hasil kajian tentang permasalahan dan potensi sumberdaya yang terdapat di sekitar lokasi. Dari sini akan diketahui lebih jauh prospek pertumbuhan ekonomi secara optimal bagi komunitas masyarakat setempat.

Jika prospek manfaat sekitar bendungan terbatas, karena potensi sumberdaya hanya pada cakupan areal yang sempit, maka dapat diperluas komunitas menjadi satu daerah tangkapan atau daerah aliran sungai (DAS). Sehingga sasaran pemberdayaan meluas yang semula hanya pengelolaan bendungan menjadi pengelolaan suatu DAS. Keuntungan dari segi pengelolaan DAS termasuk waduk yang ada, sangat mendesak mengingat makin kritisnya kondisi DAS-DAS di pulau Jawa. Sudah terbukti bahwa proses sedimentasi pada waduk-waduk relatif baru, seperti Wonogiri (Gajahmungkur), Kedungombo, Sudirman, dan sebagainya, berlangsung lebih cepat. Karena itu sebenarnya pengelolaan bendungan atau waduk saja, akan kurang berhasil tanpa disertai pengelolaan DAS. Dari aspek pengelolaan DAS manfaat partisipasi masyarakat antara lain:

  1. Mengurangi erosi pada DAS;
  2. Mengembalikan dan meningkatkan produktivitas lahan;
  3. Menekan laju pertambahan lahan kritis
  4. Meningkatkan daya serap DAS;
  5. Mengurangi debit banjir;
  6. Memperpanjang proses pendangkalan waduk.

Lingkup Peran Masyarakat

Pada tahap awal pemberdayaan, tim fasilitator harus dapat menjelaskan dan menjadarkan masyarakat akan bahaya jebolnya bendungan. Memperkenalkan rentannya kondisi bendungan-bendungan lama peninggalan masa kolonial Belanda, di antaranya ada yang sudah berumur lebih dari 90 tahun, serta menjelaskan keterbatasan kemampuan instansi pengelola. Pegangan atau parameter utama yang menentukan dan mempengaruhi perilaku, watak dan keutuhan bendungan secara keseluruhan yang harus dipantau dan dicermati dengan saksama adalah (Pedoman Operasi, Pemeliharaan dan Pengamatan Bendungan, 2003):

  1. Rembesan dan bocoran mencakup sumber bocoran, laju bocoran, kualitas dan kuantitas
  2. bocoran;
  3. Penurunan (settlement) dan tinggi jagaan (freeboard), mencakup besar dan laju penurunan;
  4. Deformasi yang terjadi, internal maupun eksternal, mencakup lokasi dan laju dan besarannya;
  5. Tegangan air pori dan gaya angkat, mencakup variasi dan besaran;
  6. Tekanan internal, mencakup pola, besaran dan perubahannya.

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan bendungan, khususnya dalam rangka pengamanan bendungan, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kegiatan: pemantauan dan inspeksi. Untuk bendungan lama secara rinci kegiatan itu sebagai berikut: Pemantauan (monitoring), dengan instrumen (pengukuran):

  • Rembesan dan bocoran: dengan bangunan ukur V-Notch pada saluran drainase pada kaki bendungan sisi luar, diukur dua kali per bulan;
  • Penurunan: dengan instrumen patok geser dan EDM, diukur dua kali setahun saat waduk penuh;
  • Deformasi (eksternal): dengan instrumen patok geser, EDM, ekstensometer permukaan, diukur sekali dalam tiga bulan;
  • Untuk deformasi internal (regangan): dengan instrumen inklinometer, pengukur regangan,  ekstensometer, diukur sekali dalam tiga bulan;
  • Tegangan pori dan gaya angkat: dengan instrumen pizometer, diukur dua kali per bulan;
  • Tekanan internal: dengan instrumen sel-tekanan/stressmeter, diukur sekali dalam tiga bulan.

Inspeksi atau pengamatan visual, melihat adanya perubahan fisik tubuh bendungan secara kasat mata, dilakukan satu sampai dua kali per bulan. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, masyarakat diharapkan akan mampu menjalankan pemantauan/pengukuran diperlukan. Atau minimal dapat melaksanakan inspeksi visual akan tanda-tanda kelainan pada tubuh bendungan, seperti: penurunan/ambles mercu bendungan, retakan-retakan, lubang-lubang, kaki bendungan yang menggelembung atau longsor, bocoran-bocoran, dan sebagainya. Kecuali itu, tentu saja masyarakat juga dibekali larangan-larangan yang menjadikan lemahnya tubuh bendungan timbunan tanah, seperti: menanam pohon, membuat bangunan di atasnya, membuat jalan setapak melintas kaki bendungan, membongkar batu rip-rap, dan lain-lain. Pengamatan teknis kondisi darurat oleh masyarakat Secara sederhana masyarakat awam dapat diberdayakan mengenal tanda-tanda bahaya yang mengancam jebolnya bendungan tanah. Selanjutnya mereka segera melaporkan kepada petugas berwenang jika terjadi tanda-tanda tersebut. Berdasar laporan masyarakat maka petugas yang berwenang secepatnya mengambil tindakan. Berikut beberapa indikasi kondisi darurat bendungan tanah, yang secara visual tampak, dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat dan cepat:

  1. Air meluap di atas mercu bendungan (overtopping);
  2. Mengalir bocoran (seepage) yang keruh;
  3. Kenaikan bocoran signifikan dalam selang waktu singkat;
  4. Retakan (cracking), longsor (sliding) dan pengelupasan (sloughing) pada lereng bendungan;
  5. Bocoran muncul dan terkonsentrasi dekat tubuh bendungan;
  6. Menyembul mata air di hilir bendungan atau dekat kaki bendungan;
  7. Timbulnya pusaran air (whirpool) dalam kolam waduk.

Dengan dukungan sistem pelaporan yang mudah dan cepat hasil pengamatan dan inspeksi masyarakat harus segera ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh instansi pengelola. Perlu pula disiapkan dan disosialisasikan prosedur peringatan dini (early warning system) dan petunjuk perbaikan darurat (flood fighting) pada bendungan tanah, termasuk prosedur pelaksanaan evakuasi. Semua keterampilan teknis ini harus dapat dikuasai dengan baik oleh masyarakat melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan yang terprogram. Tindakan darurat Beberapa tindakan darurat yang dapat diambil, di antaranya adalah:

a. Ancaman bahaya limpasan (overtopping) oleh banjir

  1. Buka pintu pembuang atau pintu banjir (flood gate) sampai maksimum
  2. Tempatkan karung pasir sepanjang mercu bendungan untuk menambah free board
  3. Tempatkan riprap (tumpukan batu) atau karung pasir pada bagian bendungan yang rusak
  4. Lakukan tindakan perlindungan erosi pada bagian hilir lereng bendungan dengan menempatkan riprap atau material sejenisnya
  5. Belokkan air banjir ke sekitar bendungan atau ke pelimpah darurat (emergency spillway)

b. Pengikisan bendungan karena aliran rembesan (seepage) melalui tubuh bendungan atau pondasi

  1. Tutup lubang rembesan dengan material yang sesuai (karung pasir, riprap, tanah, bentonite, atau lembaran plastik jika bocoran pada bagian hulu dari bendungan)
  2. Turunkan muka air waduk sampai kecepatan aliran menurun dan tak membahayakan erosi, atau menghentikan rembesan
  3. Letakkan pasir atau krikil sebagai filter pada rembesan untuk mengurangi larutnya butiran-butiran tanah tubuh bendungan
  4. Teruskan penurunan muka air waduk sampai rembesan berhenti atau terkendali.
  5. Pengisian kembali waduk sampai muka air normal hanya dilakukan setelah perbaikan masalah rembesan selesai

c. Longsoran atau keruntuhan lereng pada hilir atau hulu lereng bendungan

  1. Turunkan muka air waduk sampai ketinggian atau level yang dianggap aman  (Hubungi insinyur Dam Safety Division untuk menentukan muka air yang aman, jika pintu/lubang spillway terbendung/tertutup/macet lakukan pemompaan atau membuat sifon)
  2. Kembalikan turunnya  free board dengan menempatkan karung pasir di atas amblesan
  3. Stabilkan longsoran dengan memberati (counter weight) bagian kaki bendungan dengan tanah, batu atau krikil

d. Keruntuhan/kegagalan bangunan pelimpah (spillway) dan pintu pengeluaran (outlet)

  1. Turunkan muka air waduk sampai elevasi aman.
  2. Lalukan tindakan pencegahan sementara untuk melindungi kerusakan bangunan
  3. Jika perlu, cari atau sewa penyelam berpengalaman untuk mengetahui permasalahannya dan kemungkinan perbaikannya.

Maka pada hakekatnya upaya pemberdayaan masyarakat disini bertujuan ganda, diharapkan bukan saja menghasilkan  kemandirian masyarakat dalam sosial-ekonomi, tetapi juga kemandirian dalam ikut serta mengamankan dan melestarikan bendungan atau waduk beserta lingkungannya. Pemberdayaan ini sangat penting mengingat banyaknya waduk-waduk sekondisi Situ Gintung di Jawa Tengah.

Fauzi Fachruddin

Daftar Pustaka

  1. Supriyanto dan Subejo (2004): Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan, Buletin Ekstensia, Pusat Penyuluhan Pertanian, Deptan RI, Vol 19/Th XI/2004.
  2. Bartle, Phil (2003): Keywords C of Community  Development, Empowerment, Participation, dalam http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-chtm.
  3. Subejo dan Supriyanto (2004): Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (SORem), Dewan Mahasiswa Fak Pertanian, UGM, 16 Mei 2004.
  4. Deliveri (2004): Pemberdayaan Masyarakat, dalam http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3_summary.htm
  5. Mayo, Virginia (1994): ”Community Work” in Christopher Hanvey and Terry Philpot (eds). Practicing Social Work, Routledge, London
  6. UNDP (1998): Capacity Assessment and Development in A System and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No.3
  7. Tri Pranaji (2005): Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air, Mencari Strategi dan Kebijakan yang Sesuai untuk Pemantapan Ketahanan Pangan 2006-2009, Makalah pada Workshop Pengelolaan Lahan dan Air untuk Ketahanan Pangan, Auditorium Gedung F, Dep Pertanian, 3 Oktober 2005.
  8. Dit Bina Teknik, Ditjen PSDA (2003): Pedoman Operasi, Pemeliharaan dan Pengamatan Bendungan, Bagian 3, Sistem Instrumentasi dan Pemantauan, Dep Kimpraswil,Jakarta.
  9. Canadian Dam Association (2007): Dam Safety Guidelines, dalam www.cda.htm

Pengukuran Kadar Sedimen Suspensi

Leave a comment

1.  Pendahuluan

Umumnya material angkutan sedimen berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dari palung sungai itu sendiri.

Berdasarkan mekanisme pergerakannya angkutan sedimen dibedakan atas:

  • Angkutan sedimen melayang/sedimen suspensi, merupakan partikel sedimen yang bergerak melayang didalam air dan terbawa oleh aliran sungai
  • Angkutan sedimen dasar/Bed load, merupakan pertikel sedimen yang bergerak tidak jauh dari dasar sungai dan bergerak secara bergeser, merayap, menggelinding atau meloncat.

Pengukuran sedimen suspensi bertujuan agar supaya dapat menentukan konsentrasi sedimen dan kuantitas angkutan sedimen persatuan waktu pada suatu lokasi dan waktu tertentu, dan dapat menentukan besarnya endapan dalam hubungannya dengan angkutan sedimen tersebut. Pengukuran sedimen suspensi dilakukan dengan cara mengambil sampel/contoh air dan membawa ke laboratoriun untuk dapat diketahui konsentrasi sedimen dalam satuan mg/liter atau ppm (part per million), selain itu dalam analisa laboratorium dapat diketahui Berat Jenis (BD) dan besaran ukuran butir. Untuk dapat mengetahui kandungan sedimen (dalam satuan ton/hari) maka selain data hasil pemeriksaan laboratorium pada saat yang bersamaan perlu dilakukan pengukuran debit/aliran sungai.

2.  Pemilihan Lokasi Pengambilan Sample

Lokasi pengambilan sedimen sebaiknya sama dengan lokasi pengukuran debit pada pos duga air atau mengikuti persyaratan sbb:

a)  Pada lokasi disekitar pos duga air dimana tidak ada perubahan profil melintang yang menyolok, penambahan atau pengurangan debit aliran sungai.

b)  Profil sungai tidak menunjukan indikasi dalam waktu dekat akan pindah atau berubah

c)  Distribusi garis aliran merata dan tidak ada aliran yang berputar, sebaiknya aliran tidak terbagi-bagi karena ada batu-batu besar.

d)  Aliran tidak terganggu akibat sampah atau tanaman air,

e)  Tidak terletak pada lokasi dimana terjadi peninggian muka air akibat pengaruh arus pasang surut air laut.

f)   Tidak terletak pada atau dekat dengan lokasi pertemuan sungai atau disekitar lokasi bangunan pengairan

g)   Tidak terletak pada lokasi yang terpengaruh oleh adanya aliran lahar/air terjun.

h)  Sebaiknya profil melintang sungai dapat menampung debit aliran sungai pada saat banjir (tidak meluap keatas bantaran sungai).

3.  Cara Pengambilan Sample Sedimen Suspensi

Jumlah sampel sedimen suspensi yang harus dikumpulkan pada waktu tertentu harus direncanakan dengan baik terutama persiapan yang perlu dilakukan mengingat kondisi lapangan dan keselamatan kerja.

Sebaiknya pengambilan sampel sedimen suspensi dilakukan pada saat banjir atau pada saat debit tinggi.

Gambar  1 – Pengambilan sampel sedimen suspended

Gambar  2  – Sedimen sampler

3.1 Point Integrated

Cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsentrasi sedimen pada suatu titik dari suatu vertikal/raai.  Umumnya cara ini dilakukan pada sungai yang lebar dan dengan penyebaran konsentrasi sedimen yang bervariasi.

Pelaksanaan kegiatan dilapangan

a)   Rencanakan pada penampang melintang sungai berapa jumlah vertikal/raai pengukuran yang akan dilakukan.

b)   Sebaiknya jarak antara raai adalah sama, agar supaya konsentrasi sedimen dan kecepatan aliran pada masing-masing raai yang berdekatan mempunyai perbedaan yang kecil.

c)   Dalam satu raai, pengambilan sampel sedimen dilakukan pada beberapa titik kedalaman dengan mengunakan alat integrated sampler.

d)   Perlu pengukuran kecepatan aliran disetiap titik pengambilan sampel sedimen untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengambil sampel sedimen.

3.2 Depth Intergreted

Pengambilan sampel sedimen dengan cara ini adalah untuk mengetahui kadar sedimen rata-rata untuk satu vertikal/rai. Pelaksanaan pengambilan dengan cara ini adalah menggerakkan (menurunkan atau menaikan) alat pengambil sedimen dari atas permukaan air sampai mancapai dasar sungai dan menaikkan kembali hingga mencapai permukaan air kembali harus dengan kecepatan gerak alat yang sama. Waktu yang diperlukan untuk menurunkan dan menaikkan alat pengambil sampel ditentukan berdasarkan kecepatan aliran rata-rata pada lokasi pengambilan sampel sedimen dan “Nosel” yang dipasang pada alat tersebut.

Gambar  3 – Hubungan antara lamanya waktu pengisian botol sampel dengan kecepatan alairan rata-rata serta ukuran diameter

Dengan cara ini maka pada setiap vertikal/raai, sampel suspensi ditampung dalam satu (1) botol.

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel

A)   Equal Discharge Increment (EDI)

Dalam metode ini penampang sungai dibagi atas beberapa bagian (sub-penampang) dimana setiap bagian ini harus mempunyai debit aliran yang sama.

Pengambilan sampel sedimen perlu dilaksanakan pada bagian tengah dari setiap sub-penampang tersebut seperti terlihat dalam gambar 4 dibawah ini.

Gambar   4 – Pengambilan sampel sedimen dengan cara EDI

Misalnya pada setiap sub-penampang direncanakan menampung 25 % dari total debit (atau akan dilakukan pengambilan sampel sedimen pada empat vertikal), maka pengambilan sedimen harus dilaksanakan pada vertikal yang mempunyai besar aliran kumulatif sebesar 12 %, 38%, 62%, dan 88%

Bilamana akan dilakukan pengambilan tiga (3) sampel maka pengambilan sampel sedimen dilakukan pada vertikal yang mempunyai besar aliran kumulatif sebesar 1/6, 3/6 dan 5/6 dari debit total pada penampang tersebut.

Dalam gambar ini terlihat bahwa:

W1 ¹ W2 ¹ W3 …… ¹ Wn

Q1 = Q2 = Q3 ………= Qn

V1 » V2 » V3 ……..» Vn

Keterangan:

W : jarak antara vertikal

Q  : debit per segmen

V  : volume sampel sedimen ( misalnya berkisar antara 350-400 ml)

B)   Equal Width Increment (EWI)

Dalam metode ini penampang sungai dibagi atas beberapa bagian dimana setiap bagian mempunyai jarak yang sama satu sama lainnya seperti terlihat dalam gambar 11.5 dibawah ini.

Jumlah vertikal ditetapkan berdasarkan kondisi aliran dan sedimen serta tingkat ketelitian yang diinginkan.

Lokasi pengambilan sampel sedimen ditentukan dengan cara rata-rata tengah.

Misalnya:    Lebar sungai adalah 53 m, Jumlah vertikal ditetapkan 10 buah

Maka jarak vertikal diambil setiap 5 m

Dengan demikian maka lokasi pengukuran adalah pada raai yang terletak pada meteran: 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5

Dalam gambar ini terlihat bahwa:

W1 = W2 = W3 …… = Wn

Q1 ¹ Q2 ¹ Q3 ………¹ Qn

V1 » V2 » V3 ……..» Vn

Keterangan:

W : jarak antara vertikal

Q  : debit per segmen

V  : volume sampel sedimen ( misalnya berkisar antara 350-400 ml)

3.2.2 Pelaksanaan kegiatan dilapangan

a)    Rencanakan pada penampang melintang sungai berapa jumlah vertikal/raai pengukuran yang akan dilakukan.

b)    Tetapkan metode mana yang akan dilakukan (EDI atau EWI)

c)    Bilamana akan dilakukan dengan cara EDI maka, terlebih dahulu perlu di hitung debit kumulatif dari masing-masing raai.

d)    Sedangkan bilamana digunakan metode EWI, debit kumulatif tidak perlu dilakukan dilapangan pada saat pelaksanaan pengambilan sampel sedimen.

e)    Data kecepatan aliran rata-rata pada lokasi/raai pengambilan sample sedimen perlu diketahui.

f)     Rencanakan “noise” sedimen agar dapat menentukan berapa lama alat pengambil sedimen (sediment sampler) perlu diturunkan atau dinaikan.

g)    Berdasarkan grafik pada gambar 11.3 maka dapat diketahui waktu yang diperlukan.

h)    Cara pelaksanaan pengambilan sampel sedimen adalah sbb:

  • Turunkan alat sampai mencapai dasar sungai.
  • Pasang stopwatch dan alat dinaikkan.
  • Kecepatan menaikkan alat harus sama dari dasar sampai mencapai permukaan air.
  • Tepat pada waktu yang ditetapkan, alat harus sudah berada tepat diatas permukaan air.
  • Bilamana hal ini tidak tercapai, maka pengambilan sampel sedimen harus diulangi

4.  Perhitungan Kandungan Sedimen

Pengambilan sampel sedimen sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pengukuran debit dan setiap sampel sedimen harus dikirim ke laboratorium untuk di analisa.

Data lapangan yang diperoleh adalah data debit sebagai hasil pengukuran langsung dan data konsentrasi sedimen diperoleh dari berdasarkan hasil analisa sedimen dilaboratorium.

Nilai kandungan sedimen diperoleh berdasarkan hasil perkalian konsentrasi sedimen dengan debit, dan dapat dirumuskan sbb:

Qs = k Cs Qw

Keterangan:

Qs   : Debit sedimen  (ton/hari)

Cs   : Konsentrasi sedimen (mg/l)

Qw : Debit (m3/dt)

k     :  faktor konversi yaitu 0.0864

Konsentrasi sedimen suspensi (Cs) umumnya ditulis dalam mg/l atau dalam satuan part per million (ppm).

Untuk mendapatkan nilai konsentrasi dalam mg/l maka nilai konsentrasi dalam satuan ppm sebagai hasil analisa dari laboratorium harus dikoreksi dengan nilai c

Tabel Faktor konversi c (mengkonversi satuan ppm menjadi mg/l)

Konsentrasi (ppm) c Konsentrasi (ppm) c
0 – 15900 1.00 322000 – 341000 1.26
16000 – 46800 1.02 342000 – 361000 1.28
46900 – 76500 1.04 362000 – 380000 1.30
76600 – 105000 1.06 381000 – 399000 1.32
106000 – 133000 1.08 400000 – 416000 1.34
134000 – 159000 1.10 417000 – 434000 1.36
160000 – 185000 1.12 435000 – 451000 1.38
186000 – 210000 1.14 452000 – 467000 1.40
211000 – 233000 1.16 468000 – 483000 1.42
234000 – 256000 1.18 484000 – 498000 1.44
257000 – 279000 1.20 499000 – 514000 1.46
280000 – 300000 1.22 515000 – 528000 1.48
301000 – 321000 1.24 529000 – 542000 1.50

4.1    Perhitungan kandungan sedimen yang diambil dengan cara point integrated

Pada setiap raai/vertikal dibuat grafik kecepatan aliran, konsentrasi sedimen dan perhitungan unit kandungan sedimen seperti digambarkan pada gambar berikut.

Gambar Diagram kecepatan dan kandungan sedimen dalam satu vertikal

Besarnya kandungan sedimen (Us) dari masing-masing raai/vertikal dihitung dengan rumus:

Us = k x V x Cs (mg/dt/ m2)

Keterangan:

V     : Kecepatan aliran (m/dt)

Cs   : Konsentrasi sedimen (mg/l)

k      : 1

Besarnya kandungan sedimen (As) dihitung dengan rumus:

As = Rs x d x b x  0.000864 (ton/hari)

Keterangan:

Rs   : nilai kandungan sedimen rata-rata (mg/dt/m2)

d      : kedalaman aliran (m)

b      : lebar atau jarak antar raai (m)

Kandungan sedimen total dari suatu penampang adalah penjumlahan dari nilai As tersebut diatas.

4.2    Perhitungan kandungan sedimen yang diambil dengan cara depth integrated

Prinsip perhitungan sama diatas.

5.  Pembuatan Garis Lengkung Sedimen

Berdasarkan data lapangan hasil pengukuran sedimen yaitu data debit dan kandungan sedimen suspensi total maka dibuat garis  hubungan antara debit dan kandungan sedimen total.

Pembuatan garis hubungan antara debit dan kandungan sedimen dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti membuat garis lengung debit/aliran.

Contoh hasil pembuatan garis lengkung sedimen dapat dilihat dalam gambar

MapWindow GIS

Leave a comment

Aplikasi MapWindow GIS adalah aplikasi yang free, sehingga bebas digunakan tanpa harus membayar biaya license 1 rupiah pun. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi Geographic Information System (GIS) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan :

  • Sebuah alternatif untuk aplikasi desktop GIS
  • Untuk distribusi data
  • Untuk mengembangkan sebagai alat analisis data spasial spatial tertentu

Aplikasi ini bebas di download dan bebas untuk didistribusikan serta dapat diperoleh di Map Window website www.mapwindow.org. Catatan untuk windows xp : sebelum melakukan instalasi MapWindow GIS terlebih dahulu install dotnet frame work.

1. Setelah kita mendapatkan master instalasi MapWindow GIS kita klik dua kali file instalasinya yaitu MapWindow46SR.exe seperti dibawah ini :

2.Setelah kita klik 2 (dua) kali file master instalasi MapWindow GIS tersebut maka akan muncul tampilan untuk memilih bahasa yang digunakan untuk proses instalasi, kita pilih saja English di menu combo box seperti gambar di bawah ini :

3. Kemudian setelah kita pilih ok maka akan muncul tampilan untuk proses setup MapWindow GIS kita pilih Next

4.Setelah kita pilih tombol Next maka akan muncul tampilan untuk menyetujui license agreement kita klik (pilih) untuk I accept the agreement seperti gambar di bawah ini, kemudian kita pilih Next

5. Setelah kita klik tombol Next maka keluar tampilan menu untuk memilih lokasi dimana kita akan menginstall MapWindow GIS kita klik Next untuk lokasi secara default di C:\Program Files\MapWindow seperti gambar di bawah ini ataupun kita bisa merubah sendiri lokasi instalasinya.

6.Setelah itu, kita akan memilih komponen MapWindow GIS yang akan kita install, kita contreng semuanya saja, seperti gambar di bawah, kemudian pilih tombol Next

7. Selanjutnya ada konfirmasi apakah kita sudah siap untuk melakukan instalasi, apabila sudah kita pilih tombol install seperti gambar dibawah :

8.Setelah kita pilih install maka proses instalasi akan berjalan seperti gambar dibawah ini :

9. Apabila proses instalasi telah selesai akan keluar tampilan seperti dibawah ini, kita uncheck hilangkan tanda contreng di take a brief survey… kemudian pilih finish.

10.Setelah proses instalasi berakhir akan muncul icon di desktop Anda.

DOWNLOAD MANUAL MAPWINDOW

DOWNLOAD APLIKASI MAPWINDOW

ORGANISASI PROYEK DOISP

Leave a comment

Pelaksanaan Proyek

Perhatian khusus perlu diberikan dalam pengelolaan bendungan yang dibagi menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Karena dibutuhkan pengendalian program yang terpadu diantara tingkat pemerintahan tersebut, baik yang menjadi kewenangan asli pusat, kewenangan asli provinsi maupun yang merupakan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat.

Untuk melaksanakan program DOISP dengan lingkup peningkatan kemampuan yang sangat komprehensif terebut dibutuhkan organisasi pengelola proyek di tingkat pusat dan provinsi yang dapat menciptakan mekanisme disetiap tingkat pemerintahan maupun mekanisme konsultasi antara instansi pusat dengan instansi terkait di provinsi agar program DOISP dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka kelembagaan untuk pelaksanaan Proyek DOISP disusun berdasarkan proyek nasional dimana dana proyek (baik dana pinjaman dan dana pendamping) hanya menggunakan dana APBN Sektor Pengairan yang disalurkan ke daerah melalui pengaturan hibah atau on-granting dari Pemerintah.

Pengawasan seluruh kebijakan akan dilaksanakan oleh NCWR – National Water Resources Streering Committe (Tim Pengarah Sumber Daya Air) yang berkedudukan di Bappenas, yang terdiri dari para pejabat Eselon I yang mewakili kementerian terkait dan diketuai oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas. Untuk koordinasi sehari-hari NSCWR dibantu oleh Sekretariat NSCWR.

Instansi pelaksana DOISP adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Bendungan, Puslitbang Air, Dinas PUP Provinsi, Balai PSDA dan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai.

Project Management Unit (PMU)

Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan secara umum, sistim keuangan, perencanaan dan pengawasan kegiatan para instansi pelaksana di tingkat pusat dan provinsi dibentuk CPMU – Central Project Management Unit (Unit Manajemen Proyek Tingkat Pusat) di Jakarta yang berkedudukan di Direktorat Sungai Danau dan Waduk (Sundawa) Ditjen SDA dan dibantu oleh Sekretariat CPMU. CPMU akan didampingi oleh Technical Assistance Team – 1 yang akan membantu dalam lingkup General Management, dan Financial Management System.

Project Implementation Unit (PIU)

Untuk melaksanakan kegiatan proyek dibentuk PIU – Project Implemenntation Unit baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi.

CPIU – Central Project Implementation Unit (Unit Pelaksana Proyek Tingkat Pusat) akan dibentuk di Direktorat Sudawa di Balai Bendungan dan Puslitbang Air masing-masing akan dibentuk PIU. Guna membantu pelaksanaan proyek CPIU akan dibantu oleh Technical Assistance Team – 2 yang tugasnya juga meliputi lingkup Sosial, Lingkungan, Jaminan Mutu dan Monitoring & Evaluasi. Sedangkan PIU Balai Bendungan akan dibantu oleh Technical Assistance Team – 3.

PPIU – Provincial Project Implementation Unit (Unit Pelaksana Proyek Tingkat Provinsi) akan dibentuk di Dinas PUP Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat dan 10 (sepuluh) Balai Besar/Wilayah Sungai (BBWS/BWS). Kepala Dinas PUP  Provinsi akan mengkoordinasikan Balai PSDA dan Dinas PUP dalam pelaksanaan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat. Pada masing-masing Balai PSDA akan ditetapkan 1 Pejabat Pembuat Komitment (PPK) dari masing-masing SKPD yang berada pada Dinas PUP Provinsi.

PPIU Dinas PUP Provinsi akan dibentuk di :

  1. Dinas PUP Jawa Tengah
  2. Dinas PUP Nusa Tenggara Barat

PPIU BBWS/BWS akan dibentuk di :

  1. BBWS Citarum
  2. BBWS Cimanuk Cisanggarung
  3. BBWS Pemali Juana
  4. BBWS Serayu Opak
  5. BBWS Bengawan Solo
  6. BBWS Brantas
  7. BBWS Mesuji Sekampung
  8. BBWS Pompengan Jeneberang
  9. BWS Kalimantan III
  10. BWS Nusa Tenggara I

Tim Teknis Pengelolaan Bendungan Tingkat Pusat

Untuk melaksanakan supervisi, pembinaan dan monitoring kegiatan DOISP di Provinsi perlu dibentuk Tim Teknis pada CPIU Dit Sudawa yaitu Tim Teknis Pengelolaan Bendungan Tingkat Pusat. Anggota Tim Teknis adalah para pejabat sruktural dan staf unit kerja/lembaga terkait di Pusat.

Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat

Kegiatan di area sabuk hijau waduk, daerah hulu sungai dan daerah aliran sungai akan dilaksanakan oleh BBWS bekerjasama dengan pemerintah daerah serta masyarakat, namun demikian khusus untuk Provinsi Jawa Tengah dan NTB akan dilaksanakan oleh Dinas PUP Provinsi bersama dengan Balai PSDA Provinsi. Masyarakat akan dibagi dalam beberapa kelompok dan akan ditunjuk satu Tim Koordinator. Petunjuk pelaksanaan akan diberikan oleh Dinas (Jawa Tengah dan NTB) terkait di Provinsi akan dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat akan diarahkan oleh Tim Koordinasi dengan dibantu oleh LSM. Sedangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan masyarakat akan dilaksanakan oleh BBWS melalui pertemuan bulanan antara Pemerintah, Masyarakat dan Dinas PUP Provinsi.

Tujuan dan Sasaran DOISP

Leave a comment

DESKRIPSI PROYEK DOISP (Dam Operational Improvement and Safety Project)

Secara umum program DOISP fase 1 dan 2 meliputi :

  1. Pengurangan jumlah bendungan yang beresiko tinggi (high dan extreme risks diatas nilai resiko 76 skala ICOLD/International Commission on Large Dam) pada 63 buah terpilih yaitu dari 84 % menjadi lebih kecil 5 %;
  2. Peningkatan kinerja bendungan dalam penyediaan air baku dengan mengembalikan kondisi seperti semula;
  3. Peningkatan umur ekonomis bendungan melalui perbaikan, rehabilitasi, penggantian dan/atau pekerjaan remedial pada badan bendungan;
  4. Penguatan kerangka pengaturan dan administrasi bendungan.

Program DOISP fase 1 mencakup :

  1. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan/sasaran kebijakan reformasi.
  2. Peningkatan fungsi dan keamanan 34 waduk dan bendungan besar yang terkait dengan penyediaan air baku.
  3. Penyelenggaraan kegiatan pilot proyek dihulu DAS dan sabuk hijau waduk dengan berbasis partisipasi masyarakat.
  4. Penyelenggaraan kegiatan survai dan studi.
  5. Penyiapan kegiatan sub-proyek yang bersifat lebih kompleks untuk DOISP fase 2

Program DOISP fase 2 mencakup :

  1. Melanjutkan dan melengkapi pengenbangan kelembagaan.
  2. Melakukan replikasi kegiatan disabuk hijau dan pilot proyek dihulu DAS dengan berbasis partisipasi masyarakat pada sub-DAS lainnya.
  3. Melaksanakan pengingkatan fungi dan keamanan 29 waduk dan bendungan besar yang bersifat lebih kompleks yang telah disiapkan pada DOISP fase 1.

Tujuan DOISP :

  1. Meningkatkan keamanan dan fungsi bendungan besar milik Kementerian Pekerjaan Umum terutama dalam penyediaan air baku.
  2. Memperkuat kemampuan Pemerintah dalam pengembangan kebijakan, pengaturan dan administrasi pengelolaan operasi dan keamanan bendungan.

Sasaran DOISP :

  1. Mengembalikan tingkat keamanan, kinerja operasi dan umur ekonomis pada 34 bendungan besar yang terseleksi, termasuk pengurangan resiko bencana banjir terhadap masyarakat dihilir akibat kapasitas spillway.
  2. Pengurangan dampak sedimentasi pada 3 buah bendungan milik Kementerian Pekerjaan Umum.
  3. Memperkuat Institusi Keamanan Bendungan.

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.