Database Kualitas Air

Pada saat ini aplikasi program komputer telah digunakan secara luas oleh masyarakat dan pemerintah dalam segala bidang . Komputer telah menjadi kebutuhan yang biasa , dan bukan merupakan barang mewah . Di mayoritas lembaga pemerintah dan swasta saat ini tidak dapat menjalankan kegiatannya tanpa bantuan komputer .

Yang dimaksud dengan database adalah sekumpulan atau himpunan data yang mempunyai susunan yang teratur, yang mana data tersebut disimpan dalam tabel. Tabel terdiri dari field (kolom) dan baris (record), suatu tabel menyatakan satu tema / subyek data tersendiri. Field – field dalam tabel tersebut berkaitan dengan dengan tema tabel tersebut. Di dalam database suatu tabel yang satu dapat berhubungan dengan tabel yang lain.

Tujuan pemakaian aplikasi database diantaranya adalah untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan data dan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam hal penambahan data  pengeditan data, penghapusan data dan pencarian data yang sudah tersedia dalam  tabel. Dengan menerapakan aplikasi database dapat ditingkatkan keamanan data dan data dapat dipakai dalam suatu kelompok.

Acuan Database Kualitas Air

Database kualitas air disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain memuat tentang parameter kualitas air untuk monitoring disungai, dan standar kualitas air. Dengan demikian paeameter kualitas air yang ada dalam dababase berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lebih lanjut Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menetapkan Surat Keputusan No 115 /Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan SK No 115 / Tahun 2003, evaluasi mutu air di database kualitas air di tentukan. Dan salah satu output database kualitas air adalah status mutu air berdasarkan SK MenLH tersebut.

Tabel Database Kualitas Air

Tabel adalah komponen yang paling fundamental dalam setiap program database, tabel
berungsi untuk menyimpan data. Tabel tabel dalam database kualitas air adalah :
1. Tabel tblSungai.
2. Tabel tblStasiun
3. Tabel tblLapangan
4. Tabel tblParameter
5. Tabel tblStandarMutu

Download Manual Database Kualitas air

Download Database Kualitas Air

Hubungan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004

UU No. 7 tahun 2004 berbasis Wilayah Sungai; yang meliputi (Ps. 13 (3)) :

1. WS lintas Negara; oleh Pemerintah
2. WS lintas Provinsi; oleh Pemerintah
3. WS lintas kab/kota; oleh Provinsi
4. WS dalam kab/kota; oleh kab/kota
5. WS Strategis Nasional; oleh Pemerintah

Wewenang Pemerintah, meliputi (Ps. 14):

1. Menetapkan kebijakan nasional SDA;
2. Menetapkan pola PSDA;
3. Menetapkan rencana PSDA;
4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung SA;
5. Melaksanakan pengelolaan SDA;
6. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan SDA;
7. Mengatur, menetapkan, dan memberi rek-tek atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
8. Membentuk Dewan SDA Nasional;
9. Menfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan SDA;
10. Menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengeloaan SDA;
11. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA;
12. Memberi bantuan teknis dalam pengelolaan SDA;

Irigasi (Ps. 41 (2)) :

1. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder LP menjadi tanggung jawab Pemerintah;
2. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder LK/K menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi;
3. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada satu K/K menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;
4. Dalam penjelasan Ps. 41 tersebut, selain pengembangan muncul pengelolaan irigasi berdasarkan strata luasan, sehingga kurang sejalan dengan wewenang pengembangan;
5. Apakah menetapkan strata luasan ini tidak tidak bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004?

Bagaimana dengan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sungai, Pantai, dan sumber air lainnya?
Bagaimana dengan wewenang dan tanggung jawab tentang pengembangan dan pengelolaan hidrologi?
Bagaimana dengan wewenang dan tanggung jawab tentang pelaksanaan alokasi air?
Pembiayaan (PS. 78 (4));

1. Dalam hal kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air pada WS LP, LK/K, SN, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemda bersangkutan melalui pola kerjasama.
2. Dalam UU No. 32 tahun 2004, kerjasama hanya boleh dilakukan antar daerah.

Muhammad Ghozi – Konsultan BWRM

Aplikasi HITA 1.1

Perangkat lunak HITA 1.1 ini merupakan pengembangan  dan pelengkap dari perangkat lunak HITA 1, perangkat lunak HITA 1 dibuat pada tahun anggaran 2007 dengan maksud untuk mempermudah dalam pengolahan data hidrologi khususnya untuk mendigit data grafik; baik grafik hujan, tinggi muka air maupun klimatologi.

Dengan menggunakan perangkat lunak HITA 1 ini kita tidak perlu menggunakan digitizer seperti yang digunakan dalam perangkat lunak yang lainnya akan tetapi grafik tersebut cukup di Scan dan di digit  di layar monitor sehingga mempermudah pengolah data dalam pengoperasiannya.

grafik hujan

grafik pos duga air

Sasaran dari pengembangan ini adalah terwujudnya perangkat lunak pengolah  data hidrologi (data muka air, hujan dan klimatologi) yang siap pakai, dan bermanfaat dalam menunjang ketersediaan data dan informasi untuk pengolahan sumber daya air di Indonesia

Kelebihan perangkat lunak ini dengan yang sebelummya adalah :

1. selain dapat mendigit data grafik berbentuk lurus juga dapat mendigit data hujan yang berbentuk lengkung
2. Dapat mengolah data hasil telemetri
3. Dapat mentransfer data hasil digitizer yang diolah dengan Neo Perdas sehingga dapat di baca data tinggi muka air Jam-jamannya (di Neo perdas tidak dapat menampilkan data tinggi muka air jam-jaman)
4. Karena perangkat lunak TIDEDA sudah habis masa berlakunya , agar data yang sudah masuk dalam TIDEDA masih dapat di gunakan , maka dibuat trasfer data dari TIDEDA

download manual HITA 1.1

download program HITA 1.1